Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.com) Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Pemda Rohil) Provinsi Riau saat ini tengah mencari solusi terkait keterlambatan pembayaran sejumlah pekerja proyek yang telah dikerjakan pada tahun 2023.
Sebagai perhatikan khusus dalam hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rohil telah mengelar rapat tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) untuk mencari solusinya meski akan menggunakan dana talangan (suntikan dana) untuk menyelesaikan keterlambatan pembayaran proyek 2023.
“Kami sudah rapat TPAD, dan telah mencari solusinya, sehingga keterlambatan pembayaran bisa kita tuntaskan di Januari 2024 ini, kami juga akan mencari dana talangan (suntikan dana) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” Kata Bupati Rohil Afrizal Sintong, Sabtu (29/12/2023) malam.
Bukan tanpa sebab, Bupati Afrizal menyampaikan Keterlambatan pembayaran tersebut imbas dari kucuran dana dari Pemerintah Pusat yang saat ini belum mengirim atau mentransfer anggaran kurang bayar ke Kas Daerah (Kasda) Kabupatan Rokan Hilir.
“Keterlambatan Pemerintah pusat mengirim anggaran kurang bayar ke Rohil sebesar 180 miliar, sedangkan lebih bayar kita ada lebih kurang 40 miliar lagi, berarti ada utang Pemerintah Pusat 140 miliar lagi, inilah yang belum di transfer ke Kasda Pemkab Rohil, sementara anggaran belaja kita masih ada sekitar 130 miliar yang belum dibayar kan,” Ujar Bupati.
Bupati berharap dengan adanya perhatian khusus Pemerintah daerah terkait kepastian keterlambatan pembayaran sejumlah kegiatan tersebut kepada semua pihak diminta untuk tetap bersabar.
“Keterlambatan pembayaran bisa kita tuntaskan Januari 2024 ini, kepada pihak terkait diminta untuk bersabar,” tutup Bupati mengakhiri.
