Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.com) Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil), Jhony Charles, mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya partisipasi sektor swasta dalam menangani kerusakan infrastruktur jalan di wilayahnya. Hal ini terungkap dalam pertemuan strategis yang digelar di Aula Lantai 4 Kantor BPKAD Rohil, Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Senin (5/1/2026).
Dari 59 perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak yang diundang secara resmi, hanya perwakilan dari 9 perusahaan yang memenuhi undangan tersebut.
Melihat minimnya kehadiran perusahaan, Wabub Jhony Charles langsung memberikan instruksi tegas kepada para camat (Tanah Putih, Pujud, dan Tanjung Medan) untuk melakukan pendataan ulang dan meminta klarifikasi terkait alasan ketidakhadiran puluhan perusahaan lainnya.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada 9 perusahaan yang hadir hari ini. Namun, untuk yang tidak hadir, saya minta camat segera mendata apa alasan mereka. Kita butuh kesepakatan bersama, karena ini menyangkut urat nadi ekonomi daerah,” ujar Jhony Charles dengan nada kecewa.
Dalam pertemuan tersebut, Wabub menegaskan bahwa kondisi jalan lintas dari Simpang Manggala hingga Pujud sudah sangat memprihatinkan dan viral di media sosial serta media nasional. Meski statusnya adalah jalan provinsi, Pemkab Rohil merasa memiliki tanggung jawab moral karena dampak langsung dirasakan oleh warga dan dunia usaha.
“Statusnya memang jalan provinsi, tapi yang kena hujan dan lumpur pertama kali adalah warga kita, yang ditelepon masyarakat setiap mobil nyangkut adalah Pak Camat. Kita tidak bisa saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
Perwakilan perusahaan yang hadir, Aseng, menyepakati hal tersebut, Ia mengibaratkan kondisi jalan saat ini seperti pasien di ruang ICU yang butuh tindakan darurat. “Logistik terganggu, perputaran uang macet. Kami siap membantu, tapi harus ada keadilan. Jangan hanya 9 perusahaan ini saja yang terus-menerus membantu, sementara yang lain hanya lewat,” kata Aseng.
Untuk mengatasi masalah ini secara cepat dan berkelanjutan, pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan :
Aksi Perbaikan Cepat : Perbaikan langsung dilakukan pada titik-titik parah dengan material petrus atau cadas. Sebagai bentuk komitmen, Wabub menyumbang 2 mobil material, dan disepakati setiap perusahaan yang hadir membantu minimal 3 mobil material.
Pembentukan Tim Kecil : Tim ini bertugas mengkaji aspek hukum terkait wacana sistem “Voucher/Tiketing” atau parkir tepi jalan bagi kendaraan perusahaan yang melintas sebagai sumber dana pemeliharaan jalan secara kontinu.
Pendataan Drainase : Camat diminta mendata 60 titik jalan rusak yang memerlukan pembuatan drainase agar air tidak lagi menggenang dan merusak badan jalan.
Audit Kendaraan : Pendataan jumlah perusahaan di sepanjang jalur Teluk Mega – Pujud, termasuk truk-truk dari luar Rohil yang melintas di Simpang Manggala.
Mewakili Kepala UPT PU Wilayah II Riau, Khairul Kholidin, menjelaskan bahwa dari total 80,6 km panjang jalan, terdapat sekitar 20 km yang kondisinya rusak berat (Brimob hingga Pujud).
“Tahun ini ada dana DBH untuk perbaikan sekitar 6 km yang dibagi dalam beberapa spot. Selain itu, ada dana rutin UPT sebesar Rp. 4 Miliar yang harus dibagi untuk 8 ruas jalan di Dumai dan Rohil. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, dukungan dari perusahaan sangat kami harapkan,” jelas Khairul.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, jajaran OPD teknis, Kepala UPT PU Riau Wilayah II, Kabag SDA, Kabag Tapem, serta unsur pimpinan kecamatan (Camat, Kapolsek, dan Danramil) dari wilayah terdampak.
